Beberapa hari terakhir ini, publik meributkan pengadaan pesawat kepresidenan senilai Rp 800 miliar. Padahal rencana ini bukan baru. Paling tidak Jusuf Kalla sudah mewacanakannya sekitar 2007, ketika dia masih menjabat Wakil Presiden, mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pesawat Kepresidenan itu nantinya akan dipakai Presiden dalam setiap kunjungannya, terutama ketika berkunjung keluar negeri. Dia menjadi semacam Air Force One-nya Indonesia. Selama ini, saat berkunjung keluar negeri, Presiden menggunakan pesawat kepresidenan Garuda Indonesia bermerek Airbus A330.
Air Force One adalah Pesawat Kepresidenan Amerika Serikat yang dilengkapi berbagai peralatan canggih dengan fasilitas paling top. Tujuannya agar Presiden AS tetap mengendalikan dunia dari atas udara, kapan dan dimana pun dia berada.
Sejumlah negara juga memiliki Pesawat Kepresidenan. Tetapi kalau ada berita bahwa Korea Selatan punya Pesawat Khusus Kepresidenan, itu tidak tepat. Sebab, dalam KTT G-20 di Washington dan APEC di Lima tahun 2008 silam, Presiden Korea Selatan datang menggunakan pesawat maskapai Korean Airlines. Meskipun itu disebut Pesawat Kepresidenan. Peswat itu diparkir berdampingan dengan Pesawat Kepresiden Indonesia, Garuda Indonesia, di Bandar Udara TNI Angkatan Udara AS di Washington dan di Lima, ibukota Peru.
Nah, Pesawat Kepresidenan yang ramai diperbincangkan publik belakangan ini sama dengan Air Force One-nya AS itu. Pabrik pembuatnya pun sama. Boeing Company, perusahaan AS. Sebagai peswat kepresidenan, pastinya akan canggih, lengkap, mewah sekali, seperti Air Force One. Intinya, Pesawat Kepresidenan itu akan menjadi istana dan kantor Presiden di udara.
Dengan proyek ini, menurut saya, Indonesia mau memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara mapan. Ekonominya sedang mengalami pertumbuhan sangat signifikan, bahkan tertinggi nomor tiga di dunia setelah Cina dan India saat krisis 2008-2009 silam. Pesawat kepresiden itu adalah pencitraan Indonesia yang makmur dan sejahtera di mata dunia.
Dengan begitu diharapkan, Indonesia semakin diakui dan dihargai. Hal itu sekaligus juga mempertegas pengakuan dunia atas Indonesia yang sudah diterima dalam kelompok G-20 yang selalu dibanggakan SBY dan stafnya sebagai sebuah catatan keberhasilan pemerintahannya.
Tetapi sayangnya pencitraan itu tidak sesuai dengan kenyataan di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tinggi. Tetapi tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu masih belum adil. Sebab masih banyak rakyat Indonesia yang hidup melarat. Jangankan di pelosok-pelosok yang jauh dari Jakarta, di ibukota ini saja masih banyak yang hidup melarat.
Maka, sungguh ironis pengadaan pesawat kepresidenan itu dilakukan di tengah penderitaan rakyat dan ketidakberdayaan mereka minimal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Padahal, uang Rp 800 miliar ini jumlah yang luar biasa banyak untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan di NTT, Papua, Maluku dan daerah-daerah terpencil lainnya. Tetapi pemerintah lebih mengutamakan pencitraan ke dunia luar daripada berbuat hal yang lebih substantif; mensejahterakan rakyatnya.
Tetapi begitulah negeri ini. Selalu melahirkan ironi. Para pemimpinnya berfoya-foya sementara rakytanya hidup melarat dan sengsara. Ketika para pemimpinnya naik kendaraan mewah dan Presidennya membangun istana di udara, rakyatnya berjalan kaki berkilo-kilo meter, bahkan tanpa alas kaki, karena ketiadaan jalan raya untuk dilalui bis kayu sekalipun dan terjerat kemiskikan yang memilukan.
Pengadaan pesawat kepresiden seperti itu memang penting. Tetapi bukan sekarang. Yang mendesak sekarang adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya secara merata dan adil, bukan hanya segelintir orang seperti yang terjadi saat ini. Bila rakyatnya sudah sejahtera, maka Presiden beli pesawat kepresidenan sampai lima pun tidak soal.
Karena itu, jangan asal meniru AS. Apalagi hanya untuk gagah-gagahan bahwa Indonesia Bisa, seperti judul buku Dino Patti Djalal. (Alex Madji)
Sumber foto: http://news.okezone.com/read/2012/02/13/337/574376/pks-pertanyakan-pembelian-pesawat-kepresidenan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar