Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebentar lagi akan genap satu tahun memimpin Jakarta. Dalam kurun waktu itu, popularitas Jokowi yang sudah terkenal sejak menjadi Walikota Solo melejit tajam.
Berbagai survei menempatkan pria kurus penyuka musik metalica ini melampaui nama-nama beken yang sudah lebih dulu terkenal. Popularitas yang tinggi itu membuatnya disebut-sebut sebagai presiden berikutnya, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kepopuleran Jokowi ini turut mengerek Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai asalnya, sehingga dalam rapat kerja nasional (rakernas) akhir pekan lalu, partai moncong putih itu mentargetkan meraih 27 persen suara pada pemilu tahun depan. Optimisme ini selaras dengan hasil survei terakhir dari Litbang Kompas yang menyebutkan mereka sebagai partai dengan tingkat elektabilitas paling tinggi. Hal itu pun tidak terlepas dari figur Jokowi yang bintangnya terus bersinar terang.
Tetapi, PDI-P tidak mau tergesa-gesa mengumumkan Jokowi sebagai capres, meskipun sebagian pengurus daerah mengusulkan nama itu. Sebab, wewenang menentukan capres ada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum. Pada saatnya, putri Bung Karno ini akan mengumumkannya, meski dalam sambutan rakernas itu dia sudah memberi signal jelas terkait pencalonan Jokowi.
Kembali ke masalah popularitas Jokowi. Mantan penguasaha mebel ini populer karena sejumlah hal berikut ini: Yang pertama dan utama adalah model kepemimpinanannya yang dialogis komunikatif. Filsuf Jerman dari Skolah Frankfurt, Jurgen Habermas menyebut hal ini sebagai unsur penting dalam demokrasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kehidupan publik yang demokratis tidak bisa berkembang kalau tidak dibicarakan dengan warganya. Sebuah keadaan ideal perlu dibicarakan bersama dan bukan dipaksakan oleh orang, kelompok, atau ideologi tertentu.
Jokowi menerjemahkan dan menjalankan teori Habermas ini dengan blusukan, sebuah istilah yang kedengarannya “ndeso”. Dia tidak duduk di balik meja kerjanya di Balaikota tetapi turun ke lapangan, melihat sendiri permasalahannya, berkomunikasi dan berdialog dengan warganya, mendengar apa persoalan mereka lalu dicarikan solusi yang tepat. Dan yang tidak kalah penting, setelah solusi ditemukan, lalu dieksekusi dengan cepat. Tidak menunda-nunda. Dan, eksekusi solusi itu terus dikontrol dan evaluasi agar berjalan benar. Ini semua dilakukan untuk kebaikan bersama.
Setelah Jokowi sukses dengan blusukannya, tidak sedikit pemimpin yang lalu mengkalim bahwa blusukan ini bukanlah produk Jokowi. Paling baru, peserta konvensi Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo mengklaim sudah duluan blusukan dari Jokowi. Sebelumnya, lawan-lawan politik Jokowi menyerangnya dari sisi ini karena blusukan menjadi kekuatan Jokowi. Media, pengamat politik, dan aktivis LSM dipakai untuk menyerang Jokowi. Menurut mereka, blusukan tidak penting-penting amat. Bahkan hanya menghabiskan dana daerah.
Faktor kedua yang menaikkan popularitas Jokowi adalah kemampuannya menata Waduk Pluit. Meski sedikit diwarnai insiden, tetapi penataan dan normalisasi waduk ini akhirnya berjalan lancar dan disambut positif oleh masyarakat. Liputan media televisi dan online memperlihatkan bahwa tidak sedikit warga yang menikmati fasilitas umum ini untuk berekreasi, meski penataannya belum rampung 100 persen.
Faktor ketiga, dan ini yang paling fenomenal adalah kemampuan Jokowi "menaklukkan" para pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang. Jokowi adalah satu-satunya Gubernur DKI Jakarta yang berhasil memindahkan PKL Tanah Abang ke Blok G tanpa konflik sedikit pun. Bahkan para preman di sana tidak berkutik. Sempat ada clash sedikit antara kelompok tertentu, tetapi Wakil Gubernur Ahok menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin yang tegas dan berani.
Bagi Jokowi, menata PKL tanpa konflik bukanlah hal baru. Salah satu yang membuat dia terkenal selama memimpin Solo adalah karena kemampuannya merelokasi PKL tanpa konflik sedikit pun. Hal ini pulalah yang membuat dia terkenal di seantero tanah air hingga akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jakarta.
Keberhasilan ini kemudian mendapat tanggapan dari Fauzi Bowo, Gubernur DKI yang digantikan Jokowi. Dia juga mengklaim sukses menata PKL di Pasar Senen ketika masih memimpin wilayah ini. Tetapi Foke lupa bahwa dia tetap saja gagal menata PKL di Tanah Abang dan "tunduk" pada penguasa ilegal wilayah tersebut.
Keempat, Jokowi mampu membangun proyek percontohan Kampung Deret di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Dengan proyek ini, Jokowi menyulap kampung kumuh menjadi sebuah kompleks yang indah, rapih, serta enak ditempati dan dilihat. Akan sangat bagus kalau semua wilayah kumuh di Jakarta dibuat seperti ini. Bila Jokowi mampu melakukannya secara serentak, maka dia akan semakin populer dan alam semesta pun menyetujui dia sebagai Presiden Indonesia berikutnya.
Keempat hal itu riil dan bisa dilihat dengan mata kepala sendiri hasilnya. Bukan hanya ocehan di media massa. Masih banyak gebrakan lain yang dilakukan Jokowi-Ahok dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Yang masih ditunggu warga adalah realisasi pembangunan angkutan massal baik MRT maupun monorel sebagaimana dijanjikan. Ini yang belum kelihatan wujudnya. Bila ini juga kelihatan, maka pantaslah Jokowi menikmati popularitas yang tinggi itu. (Alex Madji)
Sumber foto: www.indonesiarayanews.com
Tampilkan postingan dengan label popularitas Jokowi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label popularitas Jokowi. Tampilkan semua postingan
Kamis, 12 September 2013
Selasa, 03 September 2013
Momentum PDI-P Jelang 2014
Ada kemiripan hasil survei tentang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjelang pemilu 2009 dan 2014. Menurut survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Desember 2006, popularitas PDI-P berada di peringkat kedua dengan 17 persen setelah Partai Golkar (20,7 persen). Sedangkan Partai Demokrat berada di peringkat ketiga dengan 15,8 persen.
Masih menurut survei rutin lembaga ini, popularitas partai moncong putih ini terus melejit meninggalkan Golkar dan Partai Demokrat dalam survei-survei selanjutnya. Puncaknya, pada Juni 2008. Ketika itu, PDI-P mencapai popularitas paling tinggi dengan 24,2 persen. Sedangkan Golkar hanya 21 persen dan Demokrat berada pada titik paling rendah, 8,7 persen.
Tetapi dalam survei September tahun yang sama, popularitas PDI-P terjun bebas ke posisi 12 persen. Golkar juga mengalami penurunan, tetapi tidak separah PDI-P. Sebaliknya, Demokrat melejit tajam. Setelah itu, popularitas partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu terus menurun. Begitu juga Golkar. Sementara Demokrat terus melejit sendirian hingga posisi 47 persen pada April 2009. Popularitas ini kemudian mengantar Demokrat memenangkan Pemilu 2009. Golkar yang grafiknya relatif stabil meraih tempat kedua. Sedangkan PDI-P hanya duduk di tempat ketiga.
Ketika itu, figur Megawati Soekarnoputri tetap menjadi daya tarik. Kritik-kritik pedasnya dengan kata-kata yang ringan terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut menaikkan popularitas partai tersebut. Tetapi serangan balik pemerintah membuat banteng gemuk itu terkulai lemas hingga tak berdaya di pemilu 2009.
Fenomena lima tahun silam itu kembali terulang menjelang pemilu 2014. Dalam survei berbagai lembaga, popularitas PDI-P kembali melejit. Dia bersaing tipis dengan popularitas Partai Golkar. Survei Lembaga Survei Nasioal (LSN) yang dilakukan 10-24 September 2012 menunjukkan, sebanyak 98,8 persen dari 1.230 responden yang tersebar di 33 provinsi dengan “margin of error” 2,8 persen mengaku telah mengenal atau minimal mendengar nama PDI-P. Posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan 98,1 persen, diikuti secara berturut-turut oleh Partai Demokrat (97,6 persen), PPP (95,2 persen), Gerindra (94,6 persen), PAN (94,5 persen), PKB (93,6 persen), Hanura (92,1 persen), PKS (91,7 persen), dan Nasional Demokrat (83,1 persen).
Survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) melalui wawancara tatap muka pada bulan yang sama (5-16 September 2012) terhadap 1.219 responden yang tersebar di seluruh Indonesia perihal partai mana yang akan dipilih jika Pemilu diadakan sekarang juga memperlihatkan, sebanyak 14 persen mengatakan memilih Partai Golkar, kemudian 9 persen memilih PDI-Perjuangan, lalu Partai Demokrat di posisi ketiga dengan pemilih 8 persen. Urutan selanjutnya, Partai Nasdem dengan 4 persen, lalu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing 3 persen, lalu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan suara 2 persen.
Lalu, survei Political Weather Station (PWS) periode 15 September hingga 15 Oktober 2012 yang melibatkan 1.080 responden dengan margin error 3 persen juga menunjukkan, Golkar, PDI-P, dan Demokrat menjadi tiga partai paling populer. Partai Golkar menempati urutan teratas dalam hal popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitasnya menjelang Pemilu 2014 dengan dipilih oleh 98 responden, diikuti PDI Perjuangan (97 persen) dan Partai Demokrat (95 persen).
Sedangkan saat responden ditanyakan mengenai partai yang akan dipilih jika pemilu dilakukan hari ini, hasilnya menyebar secara merata. Sebanyak 19,71 persen responden mengaku memilih Partai Golkar, PDI-P (16,79 persen), Partai Gerindra (10 persen), Partai Demokrat (6,91 persen), dan Partai Nasdem (6,07 persen). Selain itu, 12 persen responden belum menentukan pilihan, dan 10 persen merahasiakan pilihannya.
Setahun berselang, hasil survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP) periode 12-18 Agustus 2013 memperlihatkan elektabilitas Golkar dan PDI-P masih bersaing ketat. Menurut survei lembaga itu, elektabilitas Golkar mencapai 15,9 persen, diikuti PDI-P dengan 15,2 persen. Sedangkan Demokrat melorot hingga posisi 8,9 persen.
Faktor Jokowi
Tetapi banyak pihak menilai, pemilu tahun depan ini akan dimenangkan oleh PDI-P. Faktor penentunya bukan hanya Megawati Soekarnoputri tetapi lebih-lebih karena faktor popularitas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi yang juga kader PDI-P yang sangat tinggi. Paling tidak, survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Litbang Kompas memperlihatkan hal itu.
Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada Juni 2013 menempatkan kader PDI-P itu sebagai figur yang paling populer dibandingkan bakal calon presiden (capres) lainnya. Survei terakhir Litbang Kompas menempatkan Jokowi pada posisi teratas dengan 32,5 persen dari 1.400 responden yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan toleransi kesalahan hingga 2,6 persen. Dia mengungguli sejumlah nama lain yang sudah lebih dulu menyatakan akan maju dalam Pemilihan Presiden 2014, di antaranya, Prabowo Subianto (15,1 persen) dan Aburizal Bakrie (8,8 persen). Jokowi juga mengungguli seniornya, Ketua Umum PDI Perjuangan yang dipilih 8,0 persen responden dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (4,5 persen). Angka ini naik hampir dua kali lipat dari survei pada periode 26 November-11 Desember 2012. Ketika itu, popularitas Jokowi hanya 17,7 persen.
Melihat data dari lembaga-lembaga survei di atas, maka PDI-P patut optimistis. Syaratnya, tidak boleh mengulangi kesalahan menjelang pemilu 2004. Untuk itu, PDI-P harus pintar-pintar mengelola situasi yang sedang berpihak pada mereka saat ini, terutama terkait kepopuleran Jokowi. Kelalaian dalam memanfaatkan momentum ini akan menjadi mala petak politik bagi PDI-P sendiri.
Apalagi, Partai Demokrat sedang memulihkan kembali citra mereka yang babak belur akibat berbagai kasus korupsi yang menjerat kader-kadernya dengan “bedak bermerek konvensi”. Kepiawaian Demokrat mengelola isu ini akan menaikkan popularitasnya dan menutup wajah bopeng akibat tindakan korup para kadernya. Bila pada saat bersamaan PDI-P lelah, kehabisan akal, dan ketiadaan bahan bakar, maka bukan tidak mungkin popularitas PDI-P akan meredup seperti yang terjadi menjelang pemilu 2009. Bila ini terjadi, maka kenyataan politik 2009 akan terulang kembali dan PDI-P harus siap-siap kembali menjadi oposisi dan menguburkan mimpi menjadi penguasa.
Karena itu, sekali lagi, PDI-P tidak boleh lengah, lelah, dan berpuas diri dengan kondisi saat ini karena pemilu masih tujuh bulan lagi dan keadaan bisa berubah begitu cepat. Manfaatkan momentum saat ini guna menaikkan elektabilitas partai hingga hari pemungutan suara. Bila sudah menang, maka mendorong Jokowi untuk menjadi RI 1 akan lebih mudah dan cita-cita menjadi penguasa bisa terwujud. (Alex Madji)
Foto diambil dari acehterkini.com
Masih menurut survei rutin lembaga ini, popularitas partai moncong putih ini terus melejit meninggalkan Golkar dan Partai Demokrat dalam survei-survei selanjutnya. Puncaknya, pada Juni 2008. Ketika itu, PDI-P mencapai popularitas paling tinggi dengan 24,2 persen. Sedangkan Golkar hanya 21 persen dan Demokrat berada pada titik paling rendah, 8,7 persen.
Tetapi dalam survei September tahun yang sama, popularitas PDI-P terjun bebas ke posisi 12 persen. Golkar juga mengalami penurunan, tetapi tidak separah PDI-P. Sebaliknya, Demokrat melejit tajam. Setelah itu, popularitas partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu terus menurun. Begitu juga Golkar. Sementara Demokrat terus melejit sendirian hingga posisi 47 persen pada April 2009. Popularitas ini kemudian mengantar Demokrat memenangkan Pemilu 2009. Golkar yang grafiknya relatif stabil meraih tempat kedua. Sedangkan PDI-P hanya duduk di tempat ketiga.
Ketika itu, figur Megawati Soekarnoputri tetap menjadi daya tarik. Kritik-kritik pedasnya dengan kata-kata yang ringan terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut menaikkan popularitas partai tersebut. Tetapi serangan balik pemerintah membuat banteng gemuk itu terkulai lemas hingga tak berdaya di pemilu 2009.
Fenomena lima tahun silam itu kembali terulang menjelang pemilu 2014. Dalam survei berbagai lembaga, popularitas PDI-P kembali melejit. Dia bersaing tipis dengan popularitas Partai Golkar. Survei Lembaga Survei Nasioal (LSN) yang dilakukan 10-24 September 2012 menunjukkan, sebanyak 98,8 persen dari 1.230 responden yang tersebar di 33 provinsi dengan “margin of error” 2,8 persen mengaku telah mengenal atau minimal mendengar nama PDI-P. Posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan 98,1 persen, diikuti secara berturut-turut oleh Partai Demokrat (97,6 persen), PPP (95,2 persen), Gerindra (94,6 persen), PAN (94,5 persen), PKB (93,6 persen), Hanura (92,1 persen), PKS (91,7 persen), dan Nasional Demokrat (83,1 persen).
Survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) melalui wawancara tatap muka pada bulan yang sama (5-16 September 2012) terhadap 1.219 responden yang tersebar di seluruh Indonesia perihal partai mana yang akan dipilih jika Pemilu diadakan sekarang juga memperlihatkan, sebanyak 14 persen mengatakan memilih Partai Golkar, kemudian 9 persen memilih PDI-Perjuangan, lalu Partai Demokrat di posisi ketiga dengan pemilih 8 persen. Urutan selanjutnya, Partai Nasdem dengan 4 persen, lalu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing 3 persen, lalu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan suara 2 persen.
Lalu, survei Political Weather Station (PWS) periode 15 September hingga 15 Oktober 2012 yang melibatkan 1.080 responden dengan margin error 3 persen juga menunjukkan, Golkar, PDI-P, dan Demokrat menjadi tiga partai paling populer. Partai Golkar menempati urutan teratas dalam hal popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitasnya menjelang Pemilu 2014 dengan dipilih oleh 98 responden, diikuti PDI Perjuangan (97 persen) dan Partai Demokrat (95 persen).
Sedangkan saat responden ditanyakan mengenai partai yang akan dipilih jika pemilu dilakukan hari ini, hasilnya menyebar secara merata. Sebanyak 19,71 persen responden mengaku memilih Partai Golkar, PDI-P (16,79 persen), Partai Gerindra (10 persen), Partai Demokrat (6,91 persen), dan Partai Nasdem (6,07 persen). Selain itu, 12 persen responden belum menentukan pilihan, dan 10 persen merahasiakan pilihannya.
Setahun berselang, hasil survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP) periode 12-18 Agustus 2013 memperlihatkan elektabilitas Golkar dan PDI-P masih bersaing ketat. Menurut survei lembaga itu, elektabilitas Golkar mencapai 15,9 persen, diikuti PDI-P dengan 15,2 persen. Sedangkan Demokrat melorot hingga posisi 8,9 persen.
Faktor Jokowi
Tetapi banyak pihak menilai, pemilu tahun depan ini akan dimenangkan oleh PDI-P. Faktor penentunya bukan hanya Megawati Soekarnoputri tetapi lebih-lebih karena faktor popularitas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi yang juga kader PDI-P yang sangat tinggi. Paling tidak, survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Litbang Kompas memperlihatkan hal itu.
Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada Juni 2013 menempatkan kader PDI-P itu sebagai figur yang paling populer dibandingkan bakal calon presiden (capres) lainnya. Survei terakhir Litbang Kompas menempatkan Jokowi pada posisi teratas dengan 32,5 persen dari 1.400 responden yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan toleransi kesalahan hingga 2,6 persen. Dia mengungguli sejumlah nama lain yang sudah lebih dulu menyatakan akan maju dalam Pemilihan Presiden 2014, di antaranya, Prabowo Subianto (15,1 persen) dan Aburizal Bakrie (8,8 persen). Jokowi juga mengungguli seniornya, Ketua Umum PDI Perjuangan yang dipilih 8,0 persen responden dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (4,5 persen). Angka ini naik hampir dua kali lipat dari survei pada periode 26 November-11 Desember 2012. Ketika itu, popularitas Jokowi hanya 17,7 persen.
Melihat data dari lembaga-lembaga survei di atas, maka PDI-P patut optimistis. Syaratnya, tidak boleh mengulangi kesalahan menjelang pemilu 2004. Untuk itu, PDI-P harus pintar-pintar mengelola situasi yang sedang berpihak pada mereka saat ini, terutama terkait kepopuleran Jokowi. Kelalaian dalam memanfaatkan momentum ini akan menjadi mala petak politik bagi PDI-P sendiri.
Apalagi, Partai Demokrat sedang memulihkan kembali citra mereka yang babak belur akibat berbagai kasus korupsi yang menjerat kader-kadernya dengan “bedak bermerek konvensi”. Kepiawaian Demokrat mengelola isu ini akan menaikkan popularitasnya dan menutup wajah bopeng akibat tindakan korup para kadernya. Bila pada saat bersamaan PDI-P lelah, kehabisan akal, dan ketiadaan bahan bakar, maka bukan tidak mungkin popularitas PDI-P akan meredup seperti yang terjadi menjelang pemilu 2009. Bila ini terjadi, maka kenyataan politik 2009 akan terulang kembali dan PDI-P harus siap-siap kembali menjadi oposisi dan menguburkan mimpi menjadi penguasa.
Karena itu, sekali lagi, PDI-P tidak boleh lengah, lelah, dan berpuas diri dengan kondisi saat ini karena pemilu masih tujuh bulan lagi dan keadaan bisa berubah begitu cepat. Manfaatkan momentum saat ini guna menaikkan elektabilitas partai hingga hari pemungutan suara. Bila sudah menang, maka mendorong Jokowi untuk menjadi RI 1 akan lebih mudah dan cita-cita menjadi penguasa bisa terwujud. (Alex Madji)
Foto diambil dari acehterkini.com
Langganan:
Postingan (Atom)

